Serikat Pekerja Masih Berperan Meningkatkan Upah?

Keberhasilan buruh Tiongkok menuntut kenaikan upah mulai merembet ke beberapa negara di kawasan Asia, seperti Bangladesh, Kamboja, Vietnam, India, dan Indonesia.
Konfederasi Buruh Vietnam mencatat, sedikitnya 139 demonstrasi buruh terjadi di negara yang kini tengah menghadapi inflasi tinggi 8,75% tersebut Di Indonesia, beberapa serikat pekerja (SP) juga mendesak pemerintah dan pengusaha menaikkan upah minimum. Perusahaan garmen, khususnya milik asing, menjadi target karena perselisihan soal jam kerja yang terlalu lama dengan upah yang rendah (ko-ran-jakarta.com, 2010).
Dalam kaidah hubungan industrial, ilustrasi di atas dapat diselesaikan dalam forum tripartit, antara pengusaha, pekerja, dan SR Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, SP mempunyai fungsi komunikasi dan konsultasi ketenagakerjaan yang terdiri atas unsur pengusaha dan pekerja yang dipilih/mewakili.
Seperti kita ketahui, perusahaan yang memiliki SP biasanya lebih berperan aktif dalam bernegosiasi serta mengurus persetujuan, guna menghindari banyak keluhan yang kemudian SvfoUow up oleh divisi human resources and development (HRD).
Namun di Amerika Serikat pada 1983-2005, minat terhadap SPjustru turun 50% karena struktur industri yang berubah. Pekerja tidak -lagi melihat manfaat SP dalam menyelesaikan masalah perburuhan dan optimal memberi masukan dalam pengorganisasian (Milkovich Newman, 2008).
Tetapi di Indonesia, SP masih dipercaya sebagai kekuatan yang membantu menyelesaikan masalah perburuhan, terutama untuk membantu determinasi upah. Seperti pernyataan Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN) Bambang Wirahyoso yang meminta pemerintah pusat tidak mengintervensi penetapan upah minimum yang sudah dilimpahkan ke daerah.
Pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh empat menteri untuk “mengendalikan” kenaikan upah minimum buruh tahun 2009. Aturantersebut didesain untuk menyelamatkan dunia usaha dan pekerja dari gejolak krisis global yang sudah mulai terasa dampaknya di Indonesia. Pasal 3 aturan itu berbunyi gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi na-sionaT.
Pada dasarnya, dengan memiliki SP, pekerja memiliki “kekuatan” karena bisa membuat kesepakatan formal dengan perusahaan. Perusahaan memang tidak memiliki kewajiban untuk mendirikan SP karena menjadi hak pekerja. Dan, hal inilah yang selama ini kurang dihargai oleh pekerja.
Berkaitan dengan penentuan upah, yang menjadi pertanyaan apakah SP di perusahaan masih berperan meningkatkan upah? Menurut Milkovich Newman (2008 416), dari 114 riset tentang peran SP ter hadap struktur pengupahan pada industri dengan sektor yang berbeda-beda di Amerika Serikat (tahun 1969-2006) disimpulkan ada tiga poin penting.
Pertama, SP dalam perusahaan memberikan perbedaan dalam struktur upah, dengan berkontribusi 8,9-12,4% daripada perusahaan tanpa SR Untuk benefit tambahan, perusahaan yang mempunyai SP memiliki benefit tambahan 36,9% dari total sistem kompensasi, sedangkan pada perusahaan tanpa SP hanya 28%.
Kedua, pada sistem perekonomian yang baik, tidak banyak perbe-daan antara perusahaan yang mempunyai SP dan tidak memiliki SP. Tetapi pada saat krisis ekonomi (resesi) , respons SP dalam perusahaan dapat meningkatkan upah.
Ketiga, berkaitan dengan gaji manajer. Biasanya, meskipun perusahaan tidak mempunyai SP, kompensasi bagi manajer akan 6\-ad-just naik ketika mampu mengatasi masalah-masalah perburuhan yang biasanya dihadapi SR
Di Indonesia, struktur upah juga tidak lepas dari peran pemerintah. Penetapan upah minimum selama ini biasanya juga lebih didominasi oleh kepentingan pengusaha. Sedangkan pihak pemerintah dan SP yang seharusnya berperan besar, seringkali dibuat tidak berdaya.
“Praktik suap” dari pihak pengusaha untuk pejabat pemerintahan maupun wakil SP terkait kepentingan penetapan upah minimum seharusnya dihentikan. Tetapi harus diingat ada perusahaan yang sanggup membayar upah minimum sesuai ketentuan pemerintah, dan ada juga yang tidak dapat membayar sesuai ketentuan upah minimum.
Oleh karena itu, upah di sektor formal sebaiknya ditentukan melalui dasar kesepakatan antara manajerial perusahaan dan SP, yang dirumuskan dalam kesepakatan kerja bersama. Dalam konteks ini. SP harus bernegosiasi dengan perusahaan tentang hak dan kewajiban setiap pihak. Berapa upah yang pantas untuk pekerja junior/senior, cuti, Jamsostek, tunjangan hari raya CTHR), pendirian koperasi, dan hak-hak lain.
SP juga harus mampu membaca neraca rugi dan laba perusahaan, keuntungan yang diraih, kendala yang dihadapi, dan nilai investasinya. Artinya, profesionalitas SP sangat strategis dalam upaya menaikkan upah. Setidaknya, hal tersebut merupakan upaya mengurangi perselisihan perburuhan berkepanjangan, yang nantinya membuat Indonesia semakin tidak menarik bagi penanam modaL Saatnya berdayakan SP, tunggu apa lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s